CONTOH KATA PENGANTAR SKRIPSI HUKUM UNIVERSITAS PAMULANG


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
Hari ini, tanggal 20 Desember Tahun 2019 telah dilakukan Pemeriksaan Skripsi terhadap:
NAMA            : M. MAFTUHAN MAHFUD
NIM                : 20********
JUDUL           : “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENDAMPINGAN, PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES)”
Memperhatikan semua isi dari skripsi baik dilihat dari sisi materi maupun dai sisi teknis, maka skripsi tersebut sudah disetujui untuk di ujikan.

Pamulang, 20 Desember 2019
Pembimbing,


(Fery Anka Sugandar, S. H., M. H)
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Aria Dimas Harapan, S. H., M. H)
LEMBAR PENGESAHAN
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENDAMPINGAN, PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES)
SKRIPSI
Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Oleh:
M. MAFTUHAN MAHFUD
20**********
Pembimbing:

(Fery Anka Sugandar, S.H., M.H)
Tim Penguji Skripsi:
Penguji I,                                Penguji II,                               Penguji III,

(Fery Anka Sugandar, S.H., M.H)    (Purgito, S.H., M.H)              (Aan Handriani, S.E., M.H)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

(Fery Anka Sugandar, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAMULANG
2019

LEMBAR PERNYATAAN
Demikian ini saya nyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan dan ditulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam perguruan tinggi, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini telah disebutkan dalam daftar pustaka.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat kebohongan dari pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yag ditimbukan, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang sudah saya miliki.

Pamulang, 01 November 2019
Penulis

M. MAFTUHAN MAHFUD
20**********

CURRICULUM VITAE
A.          DATA PRIBADI
Nama                                      : M. Maftuhan Mahfud
NIK                                        : 3329102704980006
NIM                                       : 20*********
Tempat/Tgl Lahir                   : Brebes, 27 April 1998
Jenis Kelamin                         : Laki-laki
Alamat KTP                           : Jl.Sawo Nomor 20 RT/RW: 02/004, Dukuhmaja
 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
Alamat Domisili                     : Jl, Arjuna Parakan RT/RW: 01/009, Pamulang,
  Tangerang Selatan.
Agama                                     : Islam
Kebangsaan                             : Indonesia

B.            PENDIDIKAN FORMAL
NO
NAMA SEKOLAH
TEMPAT
TAHUN LULUS
1
MI NU DUKUHMAJA
DUKUHMAJA
2009
2
MTs ASYISYAFI’IYYAH
JATIBARANG
2012
3
SMK AL-FALAH
JATIROKEH
2015

C.           PENDIDIKAN NON FORMAL
NO
NAMA
TEMPAT
TAHUN
1
BANTARA
JATIROKEH
2014
2
LAKSANA
JATIROKEH
2015
3
BASIC SKILL LEADERSHIP
TANGSEL
2016
4
BASIC QUALITY CONTROL
TANGSEL
2016

D.           RIWAYAT ORGANISASI
NO
NAMA ORGANISASI
JABATAN
TAHUN
1
MAJELIS SYIFA’UL QOLBI
SEKRETARIS
2015 s/d -
2
MDR TANGERANG
SEKRETARIS
2016 s/d -

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.

ABSTRAK
M. MAFTUHAN MAHFUD, 2015020625, PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENDAMPINGAN, PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, DI DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pendampigan, Penyusunan dan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Badan Permusyawaratan Desa sendiri mempunyai tugas utama yaitu mengawasi pemerintahan desa, dalam pengawasan Badan Permusawaratan Desa berfokus tentang pengunaan dana desa. dalam mengantisipasi penyelewengan dana dengan terjun langsung kelapangan dengan meninjau proyek-proyek yang dikerjakan tim pelaksana kegiatan, jadi Badan Permusyawaratan Desa sendiri bisa melihat berapa dana yang keluar dan berapa dana yang dibutuhkan dan apakan sudah sesuai dengan Rancangan Alokasi Dana Desa (RADD) atau belum. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Penyaluran Alokasi Dana Desa di desa dukuhmaja tidak sesuai dengan Rancangan Alokasi Dana Desa yang sebelumnya sudah di setujui dalam musyawarah desa. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanganggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Partisipasi masyarakat, Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan Aalokasi Dana Desa yang setiap tahun berubah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka Badan Permusyawaratan Desa desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes sudah benar menjalankan tugas dan perannya yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. walaupun saat di lapangan terjadi sedikit konflik yang tidak diinginkan Badan Permusyawaratan Desa desa Dukuhmaja bersikap dewasa dan profisional dalam menjalankan tugasnya.

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan studi Di Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, dengan judul PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENDAMPINGAN, PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”. adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 pada Program studi Ilmu Hukum di Universitas Pamulang. Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1.             Bapak Dr. (Hc). Drs. H. Darsono, selaku ketua Yayasan Sasmita Jaya.
2.             Bapak Dr. Dayat Hidayat, M.M, selaku Rektor Universitas Pamulang.
3.             Bapak Fery Anka Sugandar, S.H., M.H. selaku Dekan Ilmu Hukum di Universitas Pamulang dan selaku Pembimbing Skripsi.
4.             Bapak Aria Dimas Harapan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Study Ilmu Hukum di Universitas Pamulang.
5.             Segenap Dosen yang telah memberikan ilmu pada perkuliahan di Universitas Pamulang.
6.             Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoaakan pada proses pembuatan skripsi.
7.             Teman-teman yang telah memberika semangat dan dukungannya dalam pembuatan skripsi.
8.             Pemerintah Desa Dukuhmaja yang telah memberikan izin penelitian
9.             Seluruh informan di Desa Dukuhmaja Kecamatan Snggom Kabupaten Brebes, yakni Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
10.         Seta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi.
Penulis menyadari, skripsi ini maasih memerlukan penyempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi.

Pamulang, 4 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .......................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN............................................................................................ ii
LEMBAR PERNYATAAN........................................................................................... iii
CURRICULUM VITAE......................................................................................... ...... iv
ABSTRAK...................................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR.................................................................................................. vii
DAFTAR ISI................................................................................................................... ix
BAB I    PENDAHULUAN............................................................................................. 1
A.           Latar Belakang........................................................................................... 1
B.            Identifikasi Masalah................................................................................... 7
C.            Rumusan Masalah...................................................................................... 7
D.           Tujuan Dan Manfaat Penelitian................................................................. 7
1.             Tujuan............................................................................................... 8
2.             Manfaat............................................................................................ 8
E.            Kerangka Teori........................................................................................ 10
F.             Metode Penelitian.................................................................................... 16
1.             Jenis Penelitian............................................................................... 16
2.             Tipe Penelitian................................................................................ 17
3.             Pendekatan Peelitian...................................................................... 18
4.             Sumber Data.................................................................................. 18
G.           Sistematika Penulisan.............................................................................. 21
BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSTAWARATAN DESA   ..................................................................................................................... 23
A.           Konsep Badan Permusyawaratan Desa .................................................. 23
1.             Pengertian Badan permusyawaratan Desa..................................... 23
2.             Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa................................... 24
3.             Fungsi Badan Permusywaratan Desa............................................. 25
4.             Hak Dan Kewajiban Badan permusyawaratan Desa..................... 26
5.             Larangan Badan Permusyawaratan Desa....................................... 28
6.             Rapat Badan Permusyawaratan Desa............................................. 28
7.             Tugas Badan Permusyawaratan Desa............................................ 29
8.             Hubungan Kerjasama BPD dengan Kepala Desa.......................... 31
9.             Mekanisme Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa............ 34
10.              Dasar Hukum Badan Permusyawaratan Desa................................ 42
B.            Konsep Pengawasan................................................................................ 43
1.             Pengertian Pengawasan.................................................................. 43
2.             Tujuan Pengawasan........................................................................ 44
3.             Fungsi Pengawasan........................................................................ 45
4.             Jenis Pengawasan........................................................................... 47
5.             Konsep Pengawasan Dalam Pemerintah Desa............................... 50
6.             Prosedur Pengawasan..................................................................... 50
7.             Pengawasan Dana Desa................................................................. 51
C.            Konsep Pendampingan Badan permusyawaratan Desa Dalam Tahapan Pembuatan Perauran Desa................................................................................................................. 52
D.           Pengertian Dan Keweangan Desa........................................................... 57
1.             Pengertian Desa............................................................................. 57
2.             Kewenangan Desa.......................................................................... 61
E.            Pemerintah Desa Dan Musyawarah Desa................................................ 64
1.             Pemerintah Desa............................................................................ 64
2.             Musyawarah Desa.......................................................................... 67
F.             Dana Desa................................................................................................ 75
G.           Aokasi Dana Desa................................................................................... 78
1.             Pengalokasian Dana Desa Setiap Kbupaten/Kota......................... 80
2.             Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa.......................................... 80
3.             Penggunaan Dana Desa.................................................................. 81
4.             Tata Kelola Keuangan Desa........................................................... 81
5.             Pedoman Peyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran......................... 83
BAB III   PROFIL DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES             85
A.       Gambaran Umum Desa Dukuhmaja Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes                   85
1.             Sejarah Desa Dukuhmaja............................................................... 85
2.             Kondisi Desa Dukuhmaja.............................................................. 85
3.             Susunan Organisasi Pemrintah Desa Dukuhmaja.......................... 87
4.             Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa..................... 93
5.             Visi Dan Misi Desa Dukuhmaja.................................................... 95
B.       Dana Desa Dukuhmaja Taun Anggaran 2018......................................... 96
C.       Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa................................................... 98
D.       Dasar Hukum Dana Desa di Desa Dukuhmja....................................... 100

BAB IV   PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENDAMPINGAN, PENYUSUNAN, DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DI DESA DUKUHMAJA KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES..................................................................................................                         102
A.       Pengawas Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Dukuhmaja............. 102
1.             Perencanaan.................................................................................. 103
2.             Pelaksanaan.................................................................................. 106
3.             Pelaoran........................................................................................ 110
4.             Pertanggungjawaban.................................................................... 114
B.       Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan permusyawaratan Desa Dalam Proses Pendampingan, penyusunan, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Dukuhmaja                 117
1.             Fator Pendukung.......................................................................... 117
2.             Faktor Penghambat...................................................................... 118
C.       Analisia Masalah Yang Dihadapi.......................................................... 119

BAB V    PENUTUP................................................................................................... 124
A.       Kesimpulan............................................................................................ 124
B.       Saran...................................................................................................... 125
DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 127
LAMPIRAN.............................................................................................................

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

proposal sound system majelis syifaul qolbi

No                   : 02/PBD/MSQA/XI/2017                                          Pamulang, Rabu, 15 November 2017 Lamp               : 1 Berkas Proposal Hal                  : Permohonan Bantuan Dana Assalamu’alaikum Wr. Wb Segala Puji bagi Allah Swt atas limpahan karunia Iman, Islam dan hidayahNya kepada kita.  Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sound System, Tenda, dan Panggung adalah sebagai perangkat penunjang kebutuhan ibadah dan Dakwah di Majelis Syifa’ul Qolbi. Sehubungan dengan kegiatan Majelis Syfa’ul Qolbi Pengurus dan Anggota sebagai mana terlampir. Dimana dalam setiap kegiatan membutuhkan peralatan pendukung kegiatan yang memadai berupa peralatan Sound System, Tenda, dan Panggung, untuk meningkatkan kenyamanan dalam dakwah.  Kami merencanakan rehabilitasi peningkatan kualitas sound System, Panggung, dan Tenda dengan kebutuhan biaya sekitar Rp. 10.000.000.00,-.
Read more

MENYUSUN MATRIKS PENELITIAN HUKUM

MENYUSUN MATRIKS PENELITIAN HUKUM A. TUJUAN PEMBELAJARAN Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pemahaman menyusun matrik penelitian, Anda harus mampu: 1.1 Memahami dan menjelaskan tema dan judul dalam suatu penelitian 1.2 Memahami dan menjelaskan contoh-contoh judul dalam kajian hukum tata negara, perdata dan pidana. B. URAIAN MATERI Tujuan Pembelajaran 1.1: MATRIK PENELITIAN HUKUM “MENENTUKAN TEMA DAN JUDUL PENELITIAN A. Tema dan Judul Penelitian Tema penelitian tidak sama dengan judul penelitian. Tema penelitian mengandung cakupan yang lebih luas daripada judul penelitian. Sementara itu, judul penelitian merupakan fokus yang akan dikaji dari tema penelitian. Namun demikian, tidak dapat dapat disalahkan bahwa kadang-kadang tema penelitian itu juga sekaligus ,enjadi judul penelitian. Tema penelitian pada umumnya dapat dilihat atau tercermin dari judul penelitian. Tema penelitian hukum harus merupakan objek kajian formal dan mat
Read more

SUSUNAN MASYARAKAT HUKUM ADAT maftuh mahfudz

SUSUNAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1. Susunan Masyarakat Hukum Adat a. Faktor Genealogis (keturunan) Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogis (menurut azas kedarahan (keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Dengan kata-kata lain: seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ayah-asal (nenek-moyang laki-laki) tunggal – melalui garis keturunan laki-laki – atau dari seorang ibu-asal (nenek moyang perempuan) tunggal-  melalui garis keturunan perempuan – dan dengan demikian menjadilah semua anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan itu suatu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama. Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor genealogis ini, kita mengenal tiga macam (type) pertalian keturunan, yaitu: 1.    
Read more